HUKUM PERIKATAN KESEPAKATAN DI LUAR SIDANG ATAS HAK PERWALIAN ANAK

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya sebuah perkawinan antara suami dan istri akan membawa akibat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, namun putusnya sebuah perkawinan tidak berarti pula putusnya hubungan antara orang tua dengan anak. Pemeliharaan anak harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Kewajiban memelihara anak tersebut bukanlah hanya untuk ayah atau ibu saja tetapi kewajiban tersebut merupakan kewajiban dari kedua orang tua kepada anak-anaknya meskipun tali perkawinan antara ayah dan ibu sudah putus.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kesepakatan/Perjanjian

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, kita melihat pasal 1313 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih lainnya”. Ketentua pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan- kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini:

a) Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus

c) Pengertian perjanjian terlalu luas

d) Tanpa menyebut tujuan

e) Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan

f) Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:

1. syarat ada persetuuan kehendak

2. syarat kecakapan pihak- pihak

3. ada hal tertentu

4. ada kausa yang halal

Asas- asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas- asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini:

1) system terbuka (open system), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sering disebut asas kebebasan bertindak.

2) Bersifat perlengkapan (optional), artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri.

3) Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak.

4) Bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.

Jenis –jenis Perjanjian

1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalkan hibah.

2) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

4) Perjanjiankebendaan dan perjanjian obligatoir

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Syarat- syarat sah Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (consensus)

2) Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

3) Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter)

4) Ada suatu sebab yang halal (legal cause)

Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat- syarat pasal 1320 KUHPdt berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang cukup menurut undang- undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik,

Pelaksanaan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.

2.2 Kesepakatan di Luar Sidang Atas Hak Perwalian Anak

Pengaturan mengenai kesejahteraan bagi anak tertuang dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 9 di nyatakan bahwa:

Tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa.[1]

Selama perkawinan masih utuh, kekuasaan atas anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut berada pada orang tua mereka. Ketika kedua orang tua mereka bercerai maka penguasaan atas anak tersebut berada pada salah satu diantara mereka, bukan berarti pihak yang lain terbebas dari kewajiban tetapi pihak yang lain juga mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut.

Seorang anak tidak berada dalam kekuasaan orang tua dapat disebabkan karena orang tuanya bercerai atau salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak dari hasil perkawinan tentunya berada dibawah kekuasaan orang tuanya sampai si anak dapat hidup mandiri sebagai perwujudan dari kewajiban orang tua dalam membesarkan anak-anaknya, tetapi disisi lain kekuasaan itu dapat dicabut karena dianggap jika berada dibawah kekuasaan orang tua tersebut makan akan merugikan si anak karena kurang mendapat haknya/perlindungan dari orang tua yang akan mempengaruhi kondisi lahir maupun batin si anak, dan kelangsungan masa depannya.[2]

Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dijalankan hanya oleh seorang dari kedua orang tua si anak, perwalian hanyalah ada bilamana seorang atau beberapa orang anak tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya sama sekali, tetapi putusnya perkawinan antara kedua orang tua atau meninggalnya salah seorang dari kedua orang tua dan dicabutnya kekuasaan salah seoang dari kedua orang tua tidak dengan sendirinya mengakibatkan anak berada dibawah kekuasaan wali, kecuali apabila dalam putusnya perkawinan kedua orang telah menyerahkan anaknya dibawah kekuasaan wali atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, maka dengan sendirinya anak berada di bawah kekuasaan wali.

Pengaturan hak perwalian untuk anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia masih dipengaruhi oleh tiga sitem hukum yaitu hukum Adat, hukum Barat (KUHPerdata) dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Pengaturan perwalian sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab XI Pasal 50-54. kesimpulannya adalah: anak yang berada dibawah perwalian adalah anak yang dibawah umur atau belum berumur delapan belas (18) tahun yang belum pernah melaksanakan sebuah ikatan perkawinan dan tidak sedang berada dibawah kekuasaan dari orang tua melainkan dibawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut tiada lain adalah mengenai hal ihwal daripada pribadi si anak dan lapangan harta bendanya.

Mengingat bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini biasanya memicu berbagai macam persoalan dan perselisihan antara kedua belah pihak, bilamana ada perselisihan diantara keduanya dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diambil jalur damai untuk mencapai mufakat dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan disetujui masing-masing pihak untuk mengambil hak atas perwalian anak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Riduan Syahrani bahwa:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.[3]

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatakan bahwa:

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.[4]

Adanya suatu kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mengenai hak perwalian tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, sebagai pengantar bahwa, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentukan atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (Overeenkomst) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Perjanjian seharusnya di laksanakan dengan adanya kata sepakat secara suka rela dan para pihak untuk sahnya suatu perjanjian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ditetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatuhan dan keadilan sehingga tidak akan teijadi kelalaian atau Wanprestasi, dimana wanprestasi bisa terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu peijanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

Pengaturan perwalian di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Undang-undang tersebut pada dasarnya perwalian dilakukan terhadap seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak sedang dalam berada dibawah kekuasaan orang tua, baik mengenai pribadi si anak maupun harta kekayaan (pasal (1) dan(2)).

KUHPerdata mengatur perwalian anak yaitu dalam Bab XV dari Buku I, Pasal 330. kesimpulannya adalah bahwa perwalian pada hakekatnya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa, tanpa melihat ada tidaknya hubungan keluarga antara si anak dan walinya. Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur /genap dua puluh satu (21). Dalam setiap perwalian terdapat seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361 KUHPerdata, yaitu apabila wali seorang ibu kawin lagi maka suaminya menjadi wali pengganti.

http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/hukum-perikatan-kesepatakan-diluar.html

Perbandingan Antara Perikatan Yang Timbul Akibat Persetujuan Atau Perjanjian Dengan Perikatan Yang Timbul Akibat Undang- Undang

2.1 Pengertian Dan Pembatasan Perikatan.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum( legal relation).

Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).

Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.perikatan yang terdapat dalam bidang- bidang hukum tersebut di atas dapat dikemukakan contohnya sebagai berikut:

a) Dalam bidang hukum kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.

b) Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak dan sebagainya.

c) Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mawaris karena kematian pewaris, membayar hutang pewaris dan sebagainya.

d) Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya.

Perikatan Dalam arti Sempit.

Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan meliputi semua perikatan dalam bidang- bidang hukum tersebut. Melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja,yang menurut sistematika Kitab Undang- Undang hukum Perdata diatur dalam buku III di bawah judul tentang Perikatan.

Tetapi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum harta kekayaanitu meliputi hukukm benda dan hukum perikatan, yang diatur dalam buku II KUHPdt di bawah judul Tentang Benda. Perikatan dalam bidang harta kekayaan ini disebut Perikatan dalam arti sempit.

Ukuran nilai

Perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan ini selalu timbul karena perbuatan orang, apakah perbuatan itu menurut hukum atau melawan hukum. Objek perbuatan itu adalah harta kekayaan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau benda tidak berwujud, yang semuanya itu selalu dapat dinilai dengan uang. Jadi ukuran untuk menentukan nilai atau harga kekayaan atau benda itu adalah uang. Dalam kehidupan modern ini uang merupakan ukuran yang utama.

Debitur Dan Kreditur

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu dengan yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasa disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur.

Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi. Tetapi mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu, di samping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Sebaliknya jika pihak lain itu disamping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbale balik.

Karena prestasi itu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban membayar sejumlah uang itu berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak meneriam sejumlah uang itu berkedudukan sebagai kreditur.

Macam- macam Perikatan

Dalam kenyataanya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat menurut syarat yang ditentukan oleh pihak- pihak, atau menurut jenis prestasi yang harus dipenuhi, atau menurut jumlah subyek yang terlibat dalam perikatan itu.

a) Perikatan bersyarat, perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat.

b) Perikatan dengan ketetapan waktu

c) Perikatan alternative

d) Perikatan tanggung menanggung

e) Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi

f) Perikatan dengan ancaman hukuman

g) Perikatan wajar

Hapusnya Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

a) Karena pembayaran

b) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

c) Karena adanya pembaharuan hutang

d) Karena percampuran hutang

e) Karena adanya pertemuan hutang

f) Karena adanya pembebasan hutang

g) Karena musnahnya barang yang terhutang

h) Karena kebatalan atau pembatalan

i) Karena berlakunya syarat batal

j) Karena lampau waktu

2.2 Pengertian Perjanjian.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, kita melihat pasal 1313 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih lainnya”. Ketentua pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan- kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini:

a) Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus

c) Pengertian perjanjian terlalu luas

d) Tanpa menyebut tujuan

e) Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan

f) Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:

1. syarat ada persetuuan kehendak

2. syarat kecakapan pihak- pihak

3. ada hal tertentu

4. ada kausa yang halal

Asas- asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas- asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini:

1) system terbuka (open system), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sering disebut asas kebebasan bertindak.

2) Bersifat perlengkapan (optional), artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri.

3) Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak.

4) Bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.

Jenis –jenis Perjanjian

1) Perjanjian timbale balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalkan hibah.

2) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

4) Perjanjiankebendaan dan perjanjian obligatoir

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Syarat- syarat sah Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (consensus)

2) Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

3) Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter)

4) Ada suatu sebab yang halal (legal cause)

Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat- syarat pasal 1320 KUHPdt berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang cukup menurut undang- undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik,

Pelaksanaan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.

Pembayaran

1) Pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang menjadi pihak dalam perjanjian

2) Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah uang

3) Tempat pembayaran dilakukan sesuai dalam perjanjian

4) Media pembayaran yang digunakan

5) Biaya penyelenggaran pembayaran

Penyerahan Barang

Yang dimaksud dengan lavering atau transfer of ownership adalah penyerahan suatu barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang tersebut. Syarat- syarat penyerahan barang atau lavering adalah sebagai berikut:

1) Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan

2) Harus ada alas hak (title), dalam hal ini ada dua teori yang sering digunakan yaitu teori kausal dan teori abstrak

3) Dilakukan orang yang berwenang mengusai benda

4) Penyerahan harus nyata (feitelijk)

Macam- macam Penyerahan Barang

Berdasarkan sifat barang yang akan diserahkan, ada tiga cara penyerahan barang yang dikenal dalam undang- undang:

1) Penyerahan barang bergerak berwujud

2) Penyerahan barang tidak bergerak

3) Penyerahan barang bergerak tidak berwujud

Biaya Penyerahan

Menurut ketentuan pasal 1476 KUHPdt, biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Ini berarti jika pihak- pihak tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan pasal ini. Tetapi jika pihak- pihak menentukan cara tersendiri, maka ada beberapa kemungkinannya, misalnya:

1) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul oleh pembeli

2) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul oleh penjual

3) Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul bersama- sama olehkedua belah pihak, baik secara dibagi, maupun secara perimbangan.

Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, pihak- pihak telah menetapkan apa- apa yang telah disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata- katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan- keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan pengewrtian lain. Dengan kata laintidak boleh ditafsirkan lain (pasal 1342 KUHPdt). Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, undang- undang memberikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1) Maksud pihak- pihak

2) Memungkinkan janji itu dilaksanakan

3) Kebiasaan setempat

4) Dalam hubungan perjanjian keseluruhan

5) Penjelasan dengan menyebutkan contoh

6) Tafsiran berdasarkan akal sehat

Factor- factor yang mempengaruhi perjanjian

Beberapa perjanjian yang kelihatannya berlaku secara sempurna, tetapi mungkin seluruh atau sebagiannya tidak berdaya guna disebabkan oleh suatu cacat ketika perjanjian itu dibuat.

Factor- factor yang mempengaruhi itu adalah:

1) Kekeliruan atau kekhilafan

2) Perbuatan curang atau penipuan

3) Paksaan atau duress

4) Ketidakcakapan, seperti misalnya; orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di dalam pengampuan, dan orang peempuan bersuami.

Isi Perjanjian

Yang dimaksud isi perjanjian disini pada dasarnya adalah ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak. Ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat ini berisi hak dan kewajiban pihak- pihak yang harus mereka penuhi. Dalam hal ini tercermin asas “kebebasan berkontrak”, yaitu berapa jauh pihak- pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan –hubungan apa yang terjadi antara mereka itu, dan beberapa jauh hukum mengatur hubungan antara mereka itu.

Pembatalan Perjanjian

Pengertian pembatalan dalam uraian ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari debitur.

Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni:

1) Perjanjian harus bersifat timbale balik (bilateral)

2) Harus ada wanprestasi (breach of contract)

3) Harus dengan putusan hakim (verdict)

2.3 Ketentuan- ketentuan Undang- Undang

Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan karena adanya suatu persetujuan atupun perjanjian, melainkan dikarenakan karena adanya undang- undang yang menyatakan akibat perbuatan orang, lalu timbul perikatan. Perikatan yang timbul karena undang- undang ini ada dua sumbernya, yaitu perbuatan orang dan undang- undang sendiri. Perbuatan orang itu diklasifikasikanlagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (pasal 1352 dan 1353 KUHPdt).

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua, yaitu wakil tanpa kuasa (zaakwarneeming) diatur dalam pasal 1354 sampai dengan pasal 1358 KUHPdt, pembayaran tanpa hutang (onverschuldigde betalling) diatur dalam pasal 1359 sampai dengan 1364 KUHPdt. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPdt.

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang laindan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkankerugian pada orang lain. Dalam hukum anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut tort.

Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu dilihat unsure- unsure yang terdapat didalamnya, unsure- unsure tersebut adalah :

1) Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya.

2) Tanpa mendapat kuasa (perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tulisan.

3) Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri.

4) Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain.

5) Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakan sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.

6) Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum. Atau bertindak tidak bertentangan dengan undang- undang.

Hak dan kewajiban pihak- pihak

Karena perikatan ini timbul berdasarkan ketentuan undang- undang, maka hak dan kewajiban tersebut dapat diperinci sebagai tersebut di bawah ini :

1) Hak dan kewajiban yang mewakili, ia berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu sampai selesai, dengan memberikan pertanggungjawaban.

2) Hak dan kewajiban yang diwakili, yang diwakili atau yang berkepentingan berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya, membayar ganti rugi, atau pengeluaran yang telah dipenuhi oleh pihak yang mengurus kepentingan itu.

Pembayaran Tanpa Hutang

Menurut ketentuan pasal 1359 KUHPdt, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan. Dikira ada hutang tetapi sebenarnya tidak ada hutang. Pembayaran yang dilakukan itu sifatnya sukarela, melainkan karena kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kemudian ternyata bahwa perikatan yang dikira ada sebenarnya tidak ada. Dengan demikian ada kewajiban undang- undang bagi pihak yang menerima pembayaran itu yang mengembalikan pembayaran yang telah ia terima tanpa perikatan.

Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige Daad)

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, kita lihat pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsure sebagai berikut :

1) Perbuatan itu harus melawan hukum

2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbulharus ada hubungan kausal

Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Diri Pribadi

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan pada benda milik orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain mungkin dapat menimbulkan kerugian pisik ataupun kerugian nama baik(martabat). Kerugian pisik atau jasmani misalnya luka, cedera, cacat tubuh. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pisik atau jasmani banyak diatur dalam perundangan- undangan di luar KUHPdt, misalnya undang- undang perburuhan.

apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota badan dikarenakan kesengajaan atau kurang hati- hati pihak lain, undang- undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian atau luka atau cacat tersebut. Ganti kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Penghinaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, jadi dapat dimasukkan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik seseorang. Lain daripada itu, yang terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa perbutan yang telah dilakukan itu adalah memfitnah. Dengan demikian, berlakulah ketentuan pasal 314 KUHP penuntutan perbuatan pidana memfitnah. Perkara memfitnah ini diperiksa dan diputus oleh hakim pidana(pasal 1373 KUHPdt).

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Badan Hukum

Sering sekali orang mengatakan bahwa apakah badan hukum itu dapat melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Alasannya , karena badan hukum tidak dapat melakukan kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam lapangan hukum pidana, seperti halnya manusia pribadi. Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut, lebih dahulu perlu dikemukakan berbgai teori mengenai bdan hukum ada 3 macam yaitu:

1) Teori fictie(perumpamaan), menurut teori ini badan hukum itu diperumpamakan sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Atas dasar ini badan hukum tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui perbuatan orang, yaitu pengurusnya. Dengan demikian berdasarkan teori fictie ini, badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dapat digugat tidak melalui pasal 1365, melainkan melalui pasal 1367 KUHPdt. Jika mengikuti teori fictie ini kita dihadapkan pada keadaan yang bertentangan dengan kenyataan.

2) Teori orgaan (perlengkapan), menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum.

3) Teori yurisdische realiteit, menurut teori ini, badan hukum adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi.

Badan Hukum Perdata dan Publik

Ada dua macam badan hukum dilihat dari sudut pembentukannya, yaitu badan hukum pidana dan badan hukum public. Badan hukum perdata dibentuk berdasarkan hukum perdata, sedangkan pengesahannya dilakukan pleh pemerintah. Yang disahkan itu pada umumnya adalah anggaran dasar badan hukum itu. Pengesahan dilakukan dengan pendaftaran anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang, pengesahan tersebut diperlukan supaya badan hukum yang dibentuk itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang- undang. Badan hukum perdata ini misalnya, perseroan terbatas, yayasan .koperasi.

Badan Hukum public dibentuk dengan undang- undang oleh pemerintah. Badan hukum public ini merupakan badan- badan kenegaraan, misalnya Negara republic Indonesia, daerah Tiongkok I, daerah tingkat II, dan lain- lain. Badan hukum public ini dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam menjalankan pemerintah Negara badan hukum public harus berdasarkan undang- undang. Jika dalam menjalankan tugasnya, badan hukum public itu melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPdt.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa badan hukum public dalam menjalankan kekuasaannya itu mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang- undang. Maka dalam hal ini perlu dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undang- undang. Dalam hal ini hakim yang akan menentukan. Namun demikian, jika perbuatan yang dilakukan itu adalah kebijaksanaan penguasa(pemerintah), ini bukan lagi wewenang hakim, karena sudah masuk dalam bidang politik.

2.4 Komparasi Antara Perikatan yang timbul Karena Perjanjian dengan Perikatan yang Timbul Karena Undang- Undang

Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir dari undang

undang atau dari perjanjian/ persetujuan. Yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari undang- undang saja ialah perikatan- perikatan yang timbul akibathubungan kekeluargan. Perikatan yang lahir dari undang- undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seseorang melakukan sesuatu.

Sedangkan perikatan yang terjadi karena persetujuan atau perjanjian kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam- diam. Cara yang belakangan, sangat lazim dalam kehidupan sehari- hari.http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/makalah-hukum-perikatan.html

Makalah Hukum Perdata ‘daluarsa”

BAB I
PENDAHULUAN

Pemilihan judul dalam suatu makalah adalah sangat penting karena dari situlah kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya di rangkum dalam sebuah makalah.
Alasan saya memilih judul “Resume Hukum Perdata tentang Perikatan dan Daluarsa” karena materi ini merupakan materi yang paling spesifik diantara yang lain dank arena ini juga merupakan tugas dalam mata kuliah Hukum Perdata.
Latar belakangnya adalah mengenai tentang tingkahlaku yang dilakukan oleh manusia, yang salah satunya berhubungan dengan yang namanya perikatan dan daluarsa yang terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata atau yang sering disebut dengan BW.
Pembuktian dan Daluarsa merupakan salah satu contoh yang sering terjadi didalam kehidupan manusia sehari-hari, dalam bernegara bahkan Dunia. Didalam resume ini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai pengertian Pembuktian dan Daluarsa, serta apasaja yang termasuk dan berhubungan dengan Pembuktian dan Daluarsa.
Pembuatan resume itu sendiri dilakukan melalui pencampuran sumber yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan beberapa buku panduan serta pemikiran penulis itu sendiri.
Resume ini mempunyai tujuan yang jelas yaitu, untuk meningkatkan ilmu serta pengetahuan terutama dalam perkulian Hukum Perdata, yang pastinya pembaca dapat memahami dengan sistematis tentang apa yang sudah di jabarkan didalam resume ini.
Sistematika penulisannya pun beragam yang pertama terdiri dari bab I yaitu pendahuluan yang mengenai tentang alasan pemilihan judul, latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan sistematika penulisan, yang kedua yaitu Bab II mengenai pengertian Pembuktian dan macam-macam Pembuktian, yang ketiga yaitu Bab III merupakan Pengertian daluarsa dan hal-hal yang dapat mencegah dan menangguhkan daluarsa dan sebagainya.Dan yang terakhir bab IV mengenai kesimpulan-kesimpulan dari resume ini dan saran-saran yang ditujukan untuk membangun karakter penulis agas bisa lebih maju dalam berkarya.

BAB II
PEMBUKTIAN

A. Pembuktian Secara Umum
Pembuktian sebenaranya termasuk dalam Hukum Acara. Tetapi didalam pembuatannya Pembuktian termasuk Hukum Acara Materiil dan sekaligus dapat dimasukan kedalam Hukum Perdata Materiil.

B. Macam-macam Alat Pembuktian
Sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata, ada 5 macam Alat Pembuktian, yaitu :
Bukti Tertulis
Contohnya seperti :
Surat Akte§
Adalah suatu tulisan yang dibuat sebagai pembuktian dalam suatu peristiwa.

Pembuktian menggunakan Akte atau surat merupakan pembuktian yang paling utama, karena akte mudah dimengerti dan undang-undang pun untuk beberapa perjanjian sangat megharuskan pembuatan akte.

Misalnya :
Perjanjian perdamaian yang mengahruskan adanya perjanjian akta atau tertulis.
Surat Akta Otentik§
Adalah akta yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Seperti Notaris, Pegawai Capil (Catatan Sipil), dan dihadapan Hakim.
Akta yang dibuat oleh pejabat berwenang maksudnya adalah bahwa akta itu dibuat sehubungan dengan tugas para pegawai tersebut, contohnya seperti :
# Berita acara pemeriksaan Saksi oleh Polisi

Tulisan Di Bawah Tangan§
Adalah suatu akta yang ditandatangani dan dibuat tanpa perantara pihak yang berwenang. Sifatnya mengikat kedua belah pihak.

Contohnya :
# Surat Izin Mengemudi (SIM)
# Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Bukti Kesaksian
Dalam KUH Perdata kesaksian dalam suatu peristiwa sangat diperlukan, karena jika tidak adanya saksi maka suatu peristiwa tersebut tidak dapat diindahkan atau dipercaya. Tapi kesaksian tersebut belumlah cukup apabila tidak dilengkapi dengan alat-alat pembuktian yang lainnya.
Kesaksian bukan merupakan suatu alat pembuktian yang semputna, karena ia semua tergantung kapada hakim apakah ia mau meneria atau menolak saksi tersebut. Dalam sebuah persidangan tidak diperkenankan hakim mempercayai satu saksi saja, artinya hakim tidak boleh menggambil keputusan atas satu orang saksi saja. Jadi kesaksian harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

Bukti Permulaan§
Semua akta tertulis yang berasal dari orang yang tuntutannya diajukan dan dari perwakilan dirinya.
Dalam setiap pembuktian yang dilakukan oleh saksi haruslah sesuai dengan suatu peristiwa yang terjadi dan tiap saksi diwajibkan untuk berrsumpah menurut agamanya masing-masing. (Pasal 1911 KUH Perdata)
Para saksi yang tidak diboleh diperkenankan bersaksi di hadapan pengadilan dan hakim, adalah anak yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan, seperti orang yang dungu, gila, gelap mata dan orang yang telah diputuskan hakim masuk kedalam penjara dan selama pengadilan berjalan dia tidak dapat menjadi saksi. (Pasal 1912 KUH Perdata).

Persangkaan
Adalah kesimpulan yang oleh hakim dan undang-undang yang ditarik dari suatu peristiwa nyata. Dalam Pasal 1915 KUH Perdata terdapat macam-macam persangkaan yaitu :
a. Persangkaan menurut Undang-undang
Disebut persangkaan menurut Undang-undang karena kesimpulan yang ditarik berdasarkan undang-undang atas terjadinya suatu peristiwa. Persangkaan tersebut terdapat dalam Pasal 1916 KUH Perdata, seperti :
1. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyeludupkan suatu ketentauan undang-undang.
2. Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.
3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh keputusan mutlak.
4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

b. Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang
Disebut persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang karena persangkaan tersebut ditarik kesimpulannya oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan yang mengharuskan hakim untuk teliti dalam memberikan sebuah putusan. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ini diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata.

Misalnya :
Ada 6 buah kwitansi yang setiap bulannya telah dibayar oleh Ani, dengan adanya bukti 6 buah kwitansi tersebut telah cukup membuktikan bahwa Ani telah membayar sewa rumah setiap bulannya yaitu 6 bulan terakhir.

Pengakuan
Sebagai mana kita ketahui di dalam pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dimana pengakuan tersebut dilakukan dihadapan hakim Dan hakim pun bisa secara bebas atau leluasa untuk memilah tau mempertimbanngkan yang manadiantara pengakuan dari yang berhutang tersebut Palsu.
Pengakuan adalah suatu pengakuan dari si tergugat yang bersengketa untuk mengatakan cerita yang benar atau sesungguhnya yang dialami penggugat.
Setiap pengakuan harus bisa menerima sepenuhnya dan hakim pun tidak leluasa untuk menerima sebagian dari memo yang dibuat, sehingga menjadi kerugian kepada yang mengaku, melainkan jika orang yang berhutang untuk melepaskan dirinya, menyebutkan, bersama pengakuan itu.
Setiap pengakuan yang dilakukan di depan hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali, apabila ada pengecualian atau keringanan dari pengakuan yang telah dia ucapakan, apabila telah diteliti atau dibuktiakan bahwa pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan atau fitnah yang dilakukan untuk merugikan orang lain.
Tidak akan bisa pengakuan ditarik kembali apabila seseorang mempunyai dalih yang seolah-oleh menyatakan bahwa kesalahan pengakuan tersebut dilakukan oleh hukum itu sendiriyang tercantum di dalam pasal 1926 KUH Perdata.

Sumpah di muka Hakim
Sumpah adalah suatu pengakuan dari seseorang yang dimana sumpah tersebut menekankan kita untuk mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang kita lihat, dengar atau kita rasakan sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Sumpah disini dianggap sebagai bukti yang paling kuat, karena sumpah sendiri menganjurkan kita untuk berbicara benar dan tidak ada satupun kebohongan, karena sumpah ini mengangkat nama Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Sumpah dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sakral, yang diamana sumpah tersebut bersih dari segala kotoranseperti dusta dan hal-hal yang dapat merugikan orang lain yang ada disekitar kita.
Ada 2 sumpah yang harus kita pahami, yaitu :

Sumpah Pemutus§
Menurut pasal 1929 KUH Perdata, Sumpah Pemutus merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan suatu perkaranya.
Contohnya seperti sumpah pocong, sumpah yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran yang telah ditutupi oleh salah satu pihak. Disini terjadi sebuah sumpah pemutus yang dimana sumpah tersebut menggantungkan keputusan atas suatu perkara.
Sumpah pocong tersebut dilakukan agar yang berbohong diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahnya, tetapi disini yang menghukum adalah Tuhan-Nya, apabila orang melakukan sumpah seperti ini, maka ia harus berfikir dua kali untuk melakukan sumpah tersebut.
Pada pasal 1932 KUH Perdata menjelaskan bahwa “ barangsiapa diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya ataupun barang siapa memerintahkan sumpah setelah kepadanya dikembalikan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisannya “disini apabila seseorang tersebut menolak dan dipihak lain menerima dan menggangkat sumpah tersebut, maka diputuskan oleh hakim pihak yang bersumpah itulah yang kausnya dimenangkan di pengadilan. Dan orang yang tidak mengangkat sumpah tersebut dinyatakan kalah atau gagal dari kasus tersebut.

Sumpah Jabatan§
Sumpah Jabatan disini mengandung pengertian bahwa sumpah yang dilakukan oleh seseorang dimuka hakim dianggap benar karena sumpah tersebut dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya masing masing dengan menyebutkan nama Tuhan-Nya.
Disini hakim menjamin sumpah yang dilakukan oleh orang tersebut adalah benar adanya, maka itulah sumpah yang oleh hakim dilakukan karena jabatannya.

DALUARSA
( VERJARING )

A. Pengertian Daluarsa
Dalam KUH Perdata pasal 1946 Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam UU

Ada dua macam Daluarsa atau Verjaring :
1. Acquisitieve Verjaring
2. Extinctieve Verjaring

Acquisitieve Verjaring
Adalah lampau waktu yang menimbulkan hak.
Syarat adanya kedaluarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut.
Pasal 1963 KUH Perdata: Pasal 2000 NBW
“ Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa , dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun “.
“ Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”.
Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda ynag tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan apabila ia bisa menunjukkan suatu title yang sah, maka dengan daluarsa dua puluh tahun sejak mulai menguasai benda tersebut.
Misalnya :
Nisa menguasai tanah perkarangan tanpa adanya title yang sah selama 30 tahun. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum, tanah pekarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakannya alas hukum tersebut.
Extinctieve Verjaring
Adalah lampau waktu lampau yang melenyapakan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya.

Misalnya :
Dheya telah meminjam uang kepada Syamsul sebesar Rp.10.000.000,00 . Dalam jangka waktu 30 tahun, uang itu tidak ditagih oleh Syamsul, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Dheya dibebaskan untuk membayar utangnya kepada Syamsul.

Tujuan Lembaga Daluarsa :
1. Untuk melindungi kepentingan masyarakat.
2. Untuk melindungi si berutang dengan jalan mengamankannya terhadap tututan yang sudah kuno.

B. Daluarsa pada Umumnya
Daluarsa pada umumnya adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk membebaskan suatu perikatan dengan lewat waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukanoleh Undang-undang.
Diamana seseorang melakukan sebuah perjanjian yang tertera pada kontar yang telah disepakati bersama dalam “hitam di atas putih”. Yang sebagaimana apa yang terulis di dalam surat perjanjian atau kontrak tersebut harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pelepasan Daluarsa dibagi menjadi 2, yaitu :

Dilakukan secara Tegas§
Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepaskan Daluarsa sebelum tiba waktunya, namun apabila ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentuka dan waktu yang telah ditentukan pula, maka ia berhak melepaskan Daluarsanya.

Dilakukan secara Diam-diam§
Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini terjadi karena si pemegang Daluarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan.

Apabila kita dalam perikatan jual beli tidak diperkenankan memindah tangankan barang kepada orang lain, maka secara otomatis Daluarsa tidak dapat kita lepaskan, karena sudah ada persyaratan untuk melepaskannya serta waktu yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
Dalam tingkatan pemerikasaan perkara dapatlah orang merujuk pada daluarsa, hal ini disebabkan karena waktu maksimal yang telah di tentukan dalam pemeriksaan atau waktu daluarsa kasus sudah lewat dan hal ini juga terjadi apabila seseorang melakukan naik banding. (Pasal 1951 KUH Perdata)
Orang-orang yang berpiutang atau yang lainnya yang mempunyai kepentingan yang sama dapat membuktikan pelepasan Daluarsa yang dilakukan oleh si berhutang, dikarenakan si berhutang melakukan kecurangan karena ingin lari dari kewajibannya dan tidak ingin memenuhi hak-hak si pihutang. (Pasal 1952 KUH Perdata)
Dalam Pasal 1953 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ Tak dapatlah seorang dengan jalan Daluarsa memperoleh hak milik atas barang yang tidak berada dalam peredaran perdata “ maksudnya disini adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memperoleh hak milik dari suatu barang dengan jalan Daluarsa yang tidak berada dalam wilayah perdata.
Menuruut Pasal 1954 KUH Perdata mengandung pengertian bahwa pemerintah ikut tunduk pada Daluarsa sama seperti orang-perorang tanpa terkecuali dan mereka dapat menggunakan hak yang sama.
Syarat agar seseorang memperoleh hak atas sesuatu adalah harus menguasainya secara terus-menerus tanpa terputus-putus dan tergantung oleh pihak lain serta dimuka umum dapat dengan tegas menyatakan bahwa sesuatu itu adalah miliknya.
Dari pasal 1957 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang ingin menambah dan memperpanjang waktu daluarsa dapat dilakukan apabila ia masih berkuasa atas kepemilikan benda tersebut terhitung dari waktu orang sebelumnya yang menguasai benda tersebut hingga dia sekarang, itu tidak menilai bagaimana orang tersebut mendapatkan benda itu baik melalui cuma-cuma atau dengan beban.
Dalam pasal 1959 mengandung arti bahwa orang yang menyewa, menyimpan dan sebagainya barang milik orang lain tidak dapat memperoleh kepemilikan barang tersebut dengan jalan daluarasa, meskipun dengn lewat waktu berapa lamanya, tidak akan mempengaruhi sedikitpun. Orang-orang yang menyewa, menyimpan dan sebagainya dapat memperoleh hak milik dengan jalan daluarsa dengan syarat hak penguasaan telah berganti dari orang sebelumnya sebelum dia.
Orang dapat memindahkan hak milik barang yang disewakan, digadaikan dan sebagainya dengan jalan daluarasa dengan syarat apabila orang yang mempunyai benda tersebut telah menyerahkan hak kepemilikan kepada penyewa dan lain sebagainya dan si penyewa dapat memiliki hak atas benda tersebut. Daluarsa dihitung dengan hari bukan jam dan daluarsa dapat diperoleh apabila hari terakhir dari jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat.

C. Daluarsa dipandang sebagai alat untuk memperolah sesuatu
Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh atau mendapatkan suatu benda tidak bergerak, bunga dan sebagainya, memiliki benda tersebut selam tiga puluh tahun tanpa ada pihak yang lain yang nenggangu kenikmatannya, maka ia adalah pemilik sah atas barang-barang tersebut tanpa harus menunjukan alas haknya, yang sesuai dengan pasal 1963 KUH Peradata.
Dalam proses daluarsa itikad baik harus selalu ada pada setiap orang yang ingin memperoleh hak milik sedangkan orang yang menunjukkan bahwa ia tidak beritikas baik maka ia harus membuktikan bahwa dia bisa beritikad baik. Itikad baik cukup dilakukan pada waktu denda itu belum berpindah hak milik hanya berpindah hak miliknya pada dirinya.

D. Daluarsa dipandang sebagai alat untuk dibebaskan dari kewajiban
Segala tuntutan hukum hapus karena daluarsa, sedangkan dalam peradilan tidaklan seseorang menunjukkan pada persidangan bahwa adanya pengadilan karena haknya sia-sia saja, hal itu tidak di karenakan daluarsa tidak dapat di ganggu gugat. Segala macam tuntutan dari tuntutan para guru, para pengusaha, para buruh akan daluarsa setelah lewat waktunya selama satu tahun, segala macam tuntutan dari para dokter, para juru sita, para pengusaha sekolah bersama, para buruh dari pengecualian pasal 1968 KUH Perdata akan daluarsa setelah waktunya selama 2 tahun.
Menurut pasal 1977 KUH Perdata, barang siapa yang telah kehilangan atau kecurian suatu barang miliknya, terhitung sejak barangnya hilang dalam jangka tiga tahun maka dapatlah ia menuntut kembali barangnya dan apabila barang tersebut telah dia temukan dan barang tersebut sudah berpindah tangan maka ia berhak untuk menuntut ganti rugi atas benda tersebut tanpa mengurangi hak dari benda itu.
Daluarsa sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda atau acquisitieve verjaring, ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau gugatan hukum atau extinctieve verjaring. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewat waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Berarti bila seseorang dituntut untuk melunasi hutang yang sudah tiga puluh tahun lamanya, disini ia dapat menolak tuntutan itu dengan cara mengajukan bahwa selama tiga puluh tahun ia belum pernah menerima tuntutan tersebut.
Jadi seorang bezitter yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewat waktu selama tiga puluh tahun itu, meskipun sudah jelas ia tidak akan menjadi pemilik benda yang memicu perselisihan itu karena dia tidak berdusta. Dan karena itulahia tidak dapat menjadi pemilik dari benda tersebut, jadi ia tidak berhak untuk memindahkan benda itu secara sah kepada orang lain.
Setelah pembebasan secara umum dari semua tuntutan setelah lewat waktu tiga puluh tahun tersebut oleh undang-undang maka ditetapkan secara khusus bahwa beberapa macam penagihan telah dihapus dengan daluarsa yang pendek. Yang dimaksud diatas adalah berbagai macam penagihan yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimantakan pembayaran.

Misalnya :
Rekening toko mengenai penjualan barang-barang untuk keperluan orang sehari-hari yang harus ditagihkan paling lambat lima tahun.

E. Sebab-sebab yang mencegah Daluarsa
Daluarsa dapat tercegah apabila kenikmatan atas bendanya selama lebih dari satu tahun , direbut dari tangan si berkuasa, baik yang merebut itu pemilik lama, maupun yang merebut itu orang pihak ketiga. (Pasal 1978 KUH Perdata)

Misalnya :
Syamsul menyewa sebuah rumah di kawasan Kelapa Gading selama 6 bulan dan ia telah membayar uang sewa sebesar Rp.3.600.000.00 di bayar dimuka. Tetapi selang waktu 3 bulan, pemilik rumah tersebut ingin Syamsul keluar dari rumah sewaan tersebut dan menggantikannya dengan penyewa yang baru. Di sini Syamsul masih mempunyai hak dan masih bisa menikmati rumah tersebut selama 3 bulan lagi, dalam hal ini jalan Daluarsa dapat dicegah karena si penyewa masih mempunyai hak yang akan habis 3 bulan lagi. Si pemilik rumah tersebut tidak dapat mengusir Syamsul begitu saja karena Syamsul dan si pemilik rumah masih mempuyai suatu perjanjian yang harus dipenuhi selama 3 bulan kedepan.
F. Sebab menangguhkan jalannya Daluarsa
Daluarasa tidak dapat berjalan terhadap seorang isteri dalam sebuah pernikahan. Menurut pasal 1989 KUH Perdata menjelaskan bahwa “ apabila tuntutan si isteri tidak akan dapat diteruskan, melainkan setelah ia memilih antara menerima atau melepaskan persatuan. Apabila si suami karena ia telah menjual benda pribadi isteri, harus menanggung penjualan itu dan didalam segala hal dimana tuntutan si isteri akhirnya harus ditujukan kepada suaminya“.
Didalam suatu perkawinan ada yang namanya harta benda bersama dan ada juga harta benda bawaan. Maksudnya disini adalah harta benda bersama adalah harta benda yang dimana benda tersebut dikuasai oleh kedua belah pihak sebelum ia melangsungkan pernikahan, dengan cara melakukan suatu perjanjian hitam diatas putih. Yang dimana nantinya harta benda tersebut adalah menjadi milik bersama antara suami dan isteri. Harta benda bersama dapat digunakan sebebas-bebasnya oleh kedua belah pihak yaitu suami dan isteri asalkan ia melakukan perjanjian tersebut.
Ada juga yang disebut dengan harta benda pribadi, yang kita ketahui harta benda pribadi adalah harta benda yang dimana harta benda tersebut merupakan milik kita sendiri tanpa ada yang meguasainya, harta benda pribadi ini rasanya kurang efektif apabila digunakan dalam kehidupan berumah tangga, disini harta benda pribadi hanya boleh dikuasai oleh orang yang memiliki hak atas benda pribadi tersebut, tanpa adanya suatu surat perjanjian seorang sepasang suami dan isteri tidak diperkenankan untuk menguasai harta tersebut, misalkan saja si isteri membawa sebuah mobil untuk dijadikan alat transportasi untuk dia tetapi mobil tersebut digunakan suaminya untuk kekantor, tanpa sepengetahuan si isteri. Disini terjadi sebuah pelanggaran hak atas sebuah harta pribadi, yang seharusnya harta tersebut hanya digunakan untuk pribadi seseorang.
Sama halnya apabila suami telah menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan isteri, dan bagaimana pun suami harus mengganti rugi atas harta benda tersebut. Entah ia harus menggantinya dengan uang atau dengan mobil-mobil yang lain.

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan
Hukum perdata merupakan salah satu mata kuliah yang harus kita perdalam apabila kita ingin menjadi orang yang berguna, bagi kepentingan-kepentingan unmum yang berhubungan dengan hukum.
Disini kita telah membahas tentang perikatan dan daluarsa yang dimana perikatan dan daluarsa tersebut merupakan salah satu kegiatan yang tak pernah hilang dari kehidupan sehari-hari.

B. Kritik dan Saran
Mungkin resume yang saya buat ini bukan hasil yang memuaskan bagi para pembaca, saya hanyalah perantara untuk menyampaikan apa yang sebenarnya harus disampaikan melalui resume ini.
Apabila ada kritik dan Saran akan saya terima dan akan saya pertimbangkan untuk kemajuan saya untuk menulis. Saya berharap resume ini bisa memberi pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Subekti, R, Prof., S,H. 1975, Cetakan Sembilan. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa
Subekti, R, Prof., S,H. dan R. Tjitrosudibio, 2006, Cetakan Tigapuluh enam. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta : Pratnya Paramita.
HS, Salim, S.H., M.S, maret 2002Cetakan Pertama, Pengantar Hukum perdataTertulis (BW)

http://dheyacuap-cuap88.blogspot.com/2009/01/makalah-hukum-perdata-daluarsa.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s